PENYAMPAIAN RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD ANGGARAN 2023

 

Kabupaten Malang Lensa Barometer Indonesia|| Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2023, sudah melewati satu semester. Namun dalam
perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan selama semester pertama, terdapat beberapa hal
yang mengharuskan kita melakukan perubahan APBD yang
disesuaikan dengan kondisi aktual dan obyektif dalam pelaksanaan
pembangunan daerah, serta realisasi keuangan daerah, baik dari sisi
pendapatan maupun belanja,” tandas Drs.Didik Gatot Subroto saat membacakan mewakili Bupati Malang

BACA JUGA:

Pangdivif 2 Kostrad Tinjau Latihan Penerjunan Yonif Para Raider 502 Kostrad Dalam Rangka Latgab TNI TA. 2023

“Dari hasil kajian dan analisa terhadap
kondisi terkini terkait pembiayaan atas pelaksanaan program-program
pembangunan, maupun realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD
Kabupaten Malang, dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa item
perencanaan dan penganggaran pada APBD Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2023 yang perlu dilakukan perubahan,”ungkap Didik Gatot Subroto

Adapun beberapa perubahan tersebut dilakukan dengan merujuk
pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 212/PMK.07/2022
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian
Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Tahun
Anggaran 2023.

“Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Malang perlu menyesuaikan alokasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, termasuk perubahan terhadap adanya tambahan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di mana Bantuan Keuangan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat mandatory terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Berkaitan dengan beberapa hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Malang telah menetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor
201 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
Selanjutnya Perubahan Penjabaran APBD tersebut diinformasikan
kepada DPRD maksimal 1 (satu) bulan sejak ditetapkan, dan perlu
dituangkan dalam rencana perubahan Peraturan Daerah tentang
APBD tahun berkenaan, yang sebelumnya diawali dengan perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta perubahan KUA dan
PPAS Tahun Anggaran 2023.
Perubahan ini tidak menyangkut substansi perencanaan seperti:
tema dan prioritas pembangunan, urusan yang ditangani, Perangkat
Daerah yang menangani, maupun kebijakan umum pendapatan dan
belanja, melainkan yang berkaitan dengan asumsi-asumsi capaian
ekonomi makro yang perlu disesuaikan berdasarkan prospek
perekonomian tahun 2023.
Adapun dasar pertimbangan dilakukannya perubahan KUA dan
PPAS Tahun Anggaran 2023, antara lain:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II
Tahun 2023 dari masing-masing kegiatan;
2. Asumsi makro ekonomi pada tahun 2023 mengalami perbaikan dari
target yang telah ditetapkan pada RPJMD, sehingga diharapkan
pada pertengahan tahun 2023 perekonomian Kabupaten Malang
diharapkan terus mengalami perbaikan yang berdampak pada
kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian atas sasaran dan hasil
yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan di tingkat Pusat yang berkaitan
dengan keuangan Daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan
yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
6. Penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas
berdasarkan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang
berkembang,”kata Wakil Bupati Malang

BACA JUGA;

 

Silaturahim,Dandim Muna Sambangi Lapas Kelas II B Raha

“Selanjutnya, dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung
yang ada di Kabupaten Malang serta arah kebijakan Pemerintah pusat
dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, maka prospek
perekonomian Kabupaten Malang disampaikan sebagai berikut:
1. Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional setelah pandemic Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang,”tutur Didik

Tahun 2023 dipredikasi tumbuh berkisar 5,04% – 5,24% dengan
penanganan melalui berbagai upaya refocusing terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mendukung penguatan perekonomian masyarakat;
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif,
diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan
di Kabupaten Malang. Pada tahun 2023, jumlah persentase angka
kemiskinan diprediksi dapat menurun di kisaran 9,0-9,20%, melalui
program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan
kemiskinan;
3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksi dapat
ditekan pada kisaran 4.39-4,82% pada tahun 2023, melalui upayaupaya peningkatan kualitas tenaga kerja, baik pelatihan, pendidikan
kecakapan hidup (life skills), pemanfaatan teknologi tepat guna, dan
peningkatan keterampilan teknis, serta peningkatan produktivitas
tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah.
Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (entrepreunership)
bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT
di Kabupaten Malang.
Mengacu pada kondisi ekonomi makro, kebijakan terkait
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tentu juga akan
mempengaruhi secara sinifikan terhadap proyeksi pendapatan maupun
belanja daerah yang sudah dialokasikan dalam APBD.
Dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah,
kebijakan umum pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan sebagai
upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut
dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program
intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan
Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan
Tentunya dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan,
potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan
masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian
daerah, dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD.
Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2023, telah mengacu pada hasil evaluasi terhadap capaian target
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022. Selain itu, juga telah
dilakukan perhitungan dan penetapan atas target secara terukur dan
rasional berdasarkan basis data potensi yang ada, dengan
mengedepankan prinsip kehati-hatian sekaligus mempertimbangkan
berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada
tahun 2023.
Dapat disampaikan pula bahwa PAD sendiri memiliki peranan
penting, karena perencanaan targetnya relatif dapat dihitung dengan
pasti dan pemungutannya dilakukan secara langsung oleh Pemerintah
Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Di mana sampai dengan
saat ini, sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama
bagi PAD di Kabupaten Malang.
Dapat disampaikan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir,
kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah terus menunjukkan tren
peningkatan. Kecuali pada tahun 2018 karena adanya perubahan
ketentuan berupa peralihan pengelompokan pendapatan Dana BOS
yang semula masuk dalam kelompok PAD, namun mulai tahun 2018
beralih dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Secara khusus, pada Rancangan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini, Pendapatan Daerah
direncanakan sebesar 4 Triliun 398 Miliar 615 Juta 835 Ribu 349
Rupiah atau naik 0,59%, yaitu sebesar 25 Miliar 759 Juta 198 Ribu 194
Rupiah, jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2023
yaitu sebesar 4 Triliun 372 Miliar 856 Juta 637 Ribu 155 Rupiah.
Perlu saya sampaikan, bahwa dalam rangka peningkatan
Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang akan terus
berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor
pendapatan, dapat diupayakan melalui peningkatan sektor lainnya yang
lebih berpotensi. Namun demikian, upaya penggalian Pendapatan Asli
Daerah terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehatihatian, agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi
masyarakat. Di samping itu upaya peningkatan dana transfer perlu
terus menerus diusahakan.
Lebih lanjut, upaya lain yang terus digerakkan adalah dengan
memperbesar struktur Pendapatan Daerah, di antaranya melalui
pengembangan pendapatan dari sumber Pendapatan Lain-Lain Daerah
yang Sah, termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal
Kabupaten Malang.
Secara garis besar perubahan kebijakan Pendapatan Daerah
diarahkan pada penyesuaian terhadap target PAD, terutama pada
komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah. Sedangkan terkait kebijakan umum anggaran
belanja pembangunan daerah, tetap akan diarahkan pada kegiatan
yang berorientasi pada produktivitas dan memiliki manfaat untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan
publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.


Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk
mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (mandatory spending). Antara lain
yakni alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan juga
infrastruktur. Selain itu perlu diperhatikan pula kebutuhan pelayanan
publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat dirasakan
seluruh masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan perubahan kebijakan Belanja
Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 diarahkan pada:
1. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan
jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja
yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program,
kegiatan dan upaya efektifitas anggaran;
2. Dukungan pembiayaan Pilkada tahun 2024, sesuai kebutuhan pada
tiap-tiap tahapan yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2023;
3. Infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah;
4. Efisiensi belanja yang terukur atas pelaksanaan program dan
kegiatan, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan Belanja Wajib
dalam rangka menjaga ketersediaan pendanaan sampai dengan
akhir tahun anggaran;
5. Peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas, tepat sasaran
dan berkeadilan, dalam rangka menekan kesenjangan kesehatan
bagi seluruh masyarakat.

Adapun untuk Belanja Daerah direncanakan sebesar 4 Triliun 599
Miliar 747 Juta 227 Ribu 667 Rupiah atau turun 2,96% yaitu sebesar
140 Miliar 194 Juta 61 Ribu 703 Rupiah, jika dibandingkan dengan
APBD Induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar 4 Triliun 739 Miliar
941 Juta 289 Ribu 370 Rupiah.
Terkait dengan Pembiayaan Daerah, Perubahan Kebijakan
dilaksanakan karena adanya penyesuaian atas Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) tahun 2022, di mana hal tersebut merupakan hasil
audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum,
perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah diarahkan pada: penerimaan
pembiayaan yang mengalami perubahan karena berkurangnya SiLPA;
dan bertambahnya pengeluaran pembiayaan pada Penyertaan Modal
Daerah.

Selanjutnya diharapkan agar Rancangan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini dapat segera dilakukan
pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku,
untuk dapat disepakati bersama sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan,”pungkas Wakil Bupati Malang Drs.Didik GS
(dav).

Tinggalkan Balasan