DPMD Kabupaten Malang Gelar Bimtek Pengisian BPD 2027–2035, Ira Koeswandari Tekankan Pentingnya Pemahaman Mekanisme dan Aturan
Ira Koeswandari, S.STP., Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) DPMD Kabupaten Malang
MALANG, LENBARI.COM – Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa keanggotaan tahun 2027–2035.
BACA JUGA:
.https://lenbari.com/2026/11/07/kkp-dorong-budidaya-perikanan-di-desa-turirejo-lawang-kades-h-arif-sukmawanto-jadi-peluang-ekonomi-masyarakat/
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis terkait mekanisme dan tahapan pengisian anggota BPD agar pelaksanaannya di setiap desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ira Koeswandari, S.STP., Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) DPMD Kabupaten Malang, menjadi salah satu pihak yang memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD tersebut.
Menurutnya, bimbingan teknis ini menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan pihak-pihak terkait mengenai tata cara pengisian anggota BPD untuk masa keanggotaan 2027–2035.
Pengisian anggota BPD bukan sekadar pergantian keanggotaan, tetapi juga merupakan proses kelembagaan yang harus memperhatikan ketentuan, prosedur, keterwakilan masyarakat, serta prinsip transparansi dan demokrasi.
BPD sendiri memiliki kedudukan strategis dalam pemerintahan desa. Lembaga ini menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Melalui kegiatan Bimtek tersebut, DPMD Kabupaten Malang berharap proses pengisian anggota BPD di seluruh desa dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan persoalan administratif maupun perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya.
BACA JUGA:
Masa keanggotaan 2027–2035 juga menjadi momentum untuk memperkuat peran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab.
Editor : David






