MALANG, LENBARI.COM – Rencana mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mendapat respons positif dari Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Malang. Proses penataan birokrasi tersebut diharapkan segera dituntaskan agar kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Malang periode 2024–2029, Amarta Faza, menyampaikan dukungannya terhadap rencana mutasi dan pengisian jabatan yang saat ini masih berproses. Menurutnya, tahapan administrasi serta persetujuan pemerintah pusat perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami menyambut baik rencana mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Malang. Kami memahami bahwa proses ini membutuhkan tahapan administrasi serta persetujuan dari pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas Amarta Faza, Jumat (23/10/2026).
Ia berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan, terutama untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong di lingkungan perangkat daerah. Menurutnya, kekosongan jabatan perlu segera ditangani agar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terhambat.
Amarta menegaskan, penempatan pejabat tidak boleh sekadar menjadi bagian dari rotasi birokrasi. Setiap posisi harus diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak yang baik, serta kemampuan untuk menjalankan program pembangunan daerah secara efektif.
“Kami berharap proses ini dapat segera diselesaikan agar roda pemerintahan semakin optimal, terutama pada perangkat daerah yang masih mengalami kekosongan jabatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penataan birokrasi yang dilakukan secara tepat diharapkan mampu menghadirkan penyegaran organisasi, meningkatkan kinerja perangkat daerah, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keberhasilan mutasi dan pengisian jabatan dapat dilihat dari meningkatnya kinerja aparatur, efektivitas pelaksanaan program, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, penataan birokrasi ini mampu menghadirkan penyegaran, meningkatkan kinerja perangkat daerah, serta memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari lembaga legislatif, Amarta menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah akan terus dijalankan. Pihaknya juga mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
“Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel,” pungkasnya.
BKPSDM Targetkan Pengisian Jabatan pada Oktober 2026
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Dr. Nurman Ramdansyah, S.H., M.Hum., sebelumnya menyampaikan bahwa pengisian sejumlah jabatan di lingkungan Pemkab Malang ditargetkan dapat dilaksanakan pada Oktober 2026.
Saat dikonfirmasi LENBARI.COM pada Jumat (16/10/2026), Nurman menjelaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan proses pengisian jabatan, termasuk pengajuan izin dan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
“Kalau kami dari BKPSDM merencanakan dalam bulan ini, maksimal satu bulan ini, kita akan melakukan pengisian-pengisian itu. Tapi ini masih pengajuan izin dan rekomendasi ke pusat,” ujar Nurman.
Ia menerangkan, BKPSDM telah menetapkan target agar pengisian sejumlah jabatan di lingkungan dinas, kecamatan, dan perangkat daerah lainnya dapat direalisasikan dalam kurun waktu tersebut.
Dengan masih berlangsungnya proses pengajuan izin dan rekomendasi, tahapan selanjutnya menjadi penentu realisasi pengisian jabatan yang direncanakan.
Dukungan Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Malang diharapkan dapat menjadi dorongan agar proses penataan birokrasi berjalan sesuai aturan, mengedepankan prinsip meritokrasi, serta menempatkan aparatur berdasarkan kemampuan dan kebutuhan organisasi.
Masyarakat pun berharap pengisian jabatan tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan kekosongan posisi, tetapi juga mampu memperkuat kinerja Pemkab Malang dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
