Malang lenbari.com ||Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, S.T., M.Sos., menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Jumat (02/01/2026) di Ruang Rapat Wisnu Wardhana bertujuan mencegah konflik internal Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen (YPTWT) mengganggu proses belajar-mengajar. Audiensi ini merespons aduan yayasan terkait sengketa yang berdampak pada aktivitas pendidikan, termasuk insiden viral kendaraan mendobrak pagar sekolah di Turen.
Hari ini kami menerima audiensi RDPU terkait aduan dari YPTWT. Konflik ini residu dari sengketa yayasan yang memicu tindakan anarkis, seperti kendaraan mendobrak pagar sekolah,” ujar Amarta Faza, anggota DPRD dari Partai NasDem periode 2024–2029, kepada Kabar Pojok Indonesia. Ia menyebut kedua pihak bersengketa punya klaim hukum kuat, dengan pihak pelapor mengklaim kemenangan inkrah di pengadilan.
DPRD merekomendasikan instansi seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Muspika, dan Bagian Hukum Pemkab Malang untuk mengawal proses. “Tujuan utama menjaga belajar-mengajar aman dan kondusif. Polisi diminta usut tindakan anarkis segera,” tegasnya. DPRD juga imbau pihak bersengketa menahan diri demi hak anak belajar.
RDPU dihadiri perwakilan YPTWT, dinas pendidikan, Muspika, Bagian Hukum Pemkab, DPRD Komisi I & IV, serta Polres, tapi pihak yayasan lawan absen. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Akhmad Mubarrok, menekankan penguasaan aset tunggu putusan inkrah agar sekolah tetap berjalan sebagai ruang publik.
Kuasa hukum YPTWT, Achmad Hadi Puspito, S.H., ungkap laporan premanisme pada 28 Desember 2025 di STM dan SMP Bakti. “Sekelompok orang duduki sekolah, guru resah. Yayasan punya dokumen legal dan beroperasi 10+ tahun. Kami harap negara jamin keamanan,” katanya. RDPU diharapkan redam konflik lindungi pendidikan berkelanjutan.
