JAKARTA,LENBARI.COM |Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, penerapan Zona Integritas harus diwujudkan melalui perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.
“Komisi II DPR ingin memastikan bahwa penerapan zona integritas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen. Ini yang jadi penting. Karena kadang-kadang dari sisi dokumen itu terpenuhi apa adanya, baik wilayah bebas korupsi, tapi tiba-tiba OTT KPK (tetap) terjadi,” ujarnya dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data Ombudsman RI yang disampaikan dalam pertemuan pada 7 September 2026, tercatat 6.456 laporan pengaduan masyarakat hingga 31 Agustus 2026. Mayoritas laporan ditujukan kepada pemerintah daerah, dengan persoalan terbanyak meliputi sektor agraria, pendidikan, dan kepegawaian. Bentuk maladministrasi yang banyak ditemukan antara lain tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut-larut, serta penyimpangan prosedur.
Sementara itu, data Kementerian PANRB pada 2026 menunjukkan, dari 546 instansi pemerintah, baru 160 instansi atau 29,30 persen yang telah menerapkan Zona Integritas. Adapun 386 instansi atau 70,70 persen lainnya belum menerapkannya. Secara nasional, terdapat 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan rata-rata 150 jenis layanan.Dikutip dari Parlemen
Agun juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil. Pelayanan yang baik, menurutnya, tidak cukup hanya didukung fasilitas, tetapi juga membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan memiliki empati.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memaparkan upaya pemerintah kota meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi dan integrasi layanan. Saat ini, Pemkot Bogor memiliki sekitar 220 aplikasi yang tengah diarahkan agar saling terintegrasi.
Dedie juga menyampaikan bahwa layanan MPP Kota Bogor telah berkembang dari 144 menjadi 196 jenis layanan perizinan dan nonperizinan, termasuk 23 layanan pemerintah pusat dan layanan dari 18 instansi vertikal. Selain itu, penerapan Zona Integritas telah dilakukan pada empat unit kerja.
