BALI, LENBARI.COM– Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memperkuat peran Indonesia di kancah internasional melalui program pelatihan pemeriksaan kinerja bagi lembaga pemeriksa negara-negara kawasan Pasifik dan Timor-Leste. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Program bertajuk Audit Reform and Improvement Support of the Indonesian Government for Excellence in Public Sector Oversight (ARISE) 2026 tersebut melibatkan peserta dari Palau, Papua Nugini, Tuvalu, Vanuatu, dan Timor-Leste.
Pelatihan ini diselenggarakan BPK RI dengan dukungan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID), serta Kementerian Luar Negeri.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK), Yudi Ramdan Budiman, menegaskan bahwa ARISE 2026 merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kerja sama antarlembaga pemeriksa di kawasan Pasifik dan Timor-Leste.
Menurutnya, penguatan kompetensi pemeriksa tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan sektor publik, tetapi juga memperluas kontribusi Indonesia dalam mendukung pembangunan dan kerja sama internasional.
Fokus Pemeriksaan Ekonomi Biru
ARISE 2026 mengangkat tema pemeriksaan kinerja pada sektor blue economy atau ekonomi biru, yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Materi pelatihan mencakup dua kompetensi utama, yakni penyusunan desain pemeriksaan kinerja serta penerapan teknik pemeriksaan hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
Dengan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), peserta juga mendapatkan kesempatan mengikuti kunjungan lapangan untuk mempelajari sektor perikanan, proses bisnis akuakultur, serta penerapan teknik pemeriksaan kinerja dalam praktik.
Melalui pendekatan pembelajaran teori dan praktik, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan tata kelola, menelusuri akar permasalahan, serta menyusun rekomendasi dan laporan pemeriksaan yang berkualitas berdasarkan bukti.
Kemampuan tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya publik berjalan efektif dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Perkuat Posisi Indonesia di Tingkat Global
Pelatihan ARISE 2026 dilaksanakan melalui metode pembelajaran campuran (blended learning). Tahap pembelajaran mandiri dan jarak jauh berlangsung pada 5–16 Oktober 2026, dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka pada 19–30 Oktober 2026 di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK di Bali.
Program ini merupakan salah satu dari 40 program kerja sama dengan negara mitra yang dilaksanakan dalam kerangka Indonesian AID pada 2026.
Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kapasitas lembaga publik yang lebih tangguh, transparan, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan.
BPK RI juga menegaskan komitmennya untuk mendorong hasil pemeriksaan yang relevan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip impact where it matters.
Dengan rencana kepemimpinan BPK dalam organisasi internasional lembaga pemeriksa, INTOSAI, pada periode 2028–2031, kerja sama ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengembangan standar dan praktik pengawasan sektor publik di tingkat dunia.
Melalui ARISE 2026, Indonesia berharap kerja sama lintas negara tidak hanya meningkatkan kualitas pemeriksaan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan membuka ruang kolaborasi ekonomi yang lebih luas di kawasan Pasifik dan Timor-Leste(*)
BACA JUGA:
