Lenbari.com ||Bahasa selalu jujur pada realitas sosial. Ketika para pengemudi ojek daring menyebut sebuah skema-kerja sebagai “gacor” (baca: banyak order), sesungguhnya mereka sedang menamai ketergantungan. Bukan pada keberuntungan, melainkan pada algoritma yang tak pernah mereka pahami, apalagi kuasai. Di balik istilah populer itu tersembunyi satu kenyataan pahit: kesejahteraan driver hari ini tidak lagi ditentukan oleh kerja, melainkan oleh sistem yang mengatur kerja itu sendiri.
Program langganan yang ditawarkan platform transportasi daring—baik kepada konsumen maupun secara implisit kepada driver—dipromosikan sebagai inovasi ekonomi digital. Diskon berlapis, tarif murah, dan janji order melimpah dibingkai dalam bahasa efisiensi dan kemudahan. Namun, jika ditelusuri lebih jujur, skema ini justru bekerja sebagai mekanisme pemindahan risiko dan beban biaya dari platform ke pekerja, dengan konsumen dijadikan justifikasi moralnya.
Diskon yang dinikmati pelanggan tentu tidak lahir dari ruang hampa. Ia harus dibiayai. Dalam praktik lapangan, beban itu nyaris selalu jatuh pada driver: potongan komisi, biaya layanan, dan tarif efektif yang semakin menipis. Pendapatan per perjalanan menjadi kian tidak rasional jika dihitung dengan ukuran kerja layak. Volume order memang dijanjikan meningkat, tetapi kenaikan itu jarang sebanding dengan penyusutan nilai kerja per perjalanan.
Di sinilah manipulasi bekerja secara halus. Platform tidak secara terang-terangan menurunkan upah, tetapi menormalisasi kerja berlebih sebagai syarat bertahan hidup. Driver didorong menerima logika bahwa penghasilan hanya dapat naik jika jam kerja ditambah, bukan jika struktur tarif diperbaiki. Ini bukan inovasi, melainkan bentuk lama eksploitasi yang dipoles oleh teknologi—sebuah ekstraksi nilai-lebih yang bekerja tanpa perlu relasi kerja formal.
Relasi timpang ini kemudian disamarkan lewat istilah “kemitraan”. Padahal, dalam relasi yang sungguh-sungguh setara, mitra memiliki posisi tawar. Driver tidak memilikinya. Algoritma menentukan siapa mendapat order, kapan, dan dengan nilai berapa. Tidak ada ruang negosiasi, tidak ada transparansi, dan tidak tersedia mekanisme keberatan yang benar-benar setara. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, relasi ini lebih tepat disebut subordinasi tanpa perlindungan.
Lebih problematis lagi, program langganan menciptakan efek politik yang nyaris tak disadari: depolitisasi masalah struktural. Ketika driver gagal sejahtera, persoalan dialihkan menjadi kegagalan individu—salah jam, salah lokasi, kurang rajin, atau tidak ikut program. Sistem terbebas dari tanggung jawab, sementara individu dipaksa bersaing satu sama lain dalam kondisi yang sejak awal tidak adil. Di sini, algoritma bekerja sebagai alat disiplin: mengatur perilaku tanpa perlu paksaan langsung.
Negara memang hadir, tetapi setengah hati. Regulasi batas komisi dan tarif ada, namun mudah disiasati melalui nomenklatur baru: biaya layanan, insentif, dan tarif dinamis. Negara gagal membaca bahwa persoalan ekonomi platform bukan semata soal angka, melainkan soal desain kekuasaan. Ketika hukum hanya mengejar kepatuhan formal, keadilan substantif selalu tertinggal di belakang.
Pada titik ini, langganan “gacor” tidak lagi bisa dipahami sebagai fitur bisnis belaka. Ia adalah bagian dari rezim kerja baru yang menjadikan ketidakpastian sebagai instrumen kontrol. Driver dibuat terus berharap, terus mengejar target, dan terus bekerja—tanpa pernah benar-benar mencapai rasa aman ekonomi.
Teknologi, dalam narasi resmi, selalu diklaim netral. Namun sejarah menunjukkan sebaliknya: teknologi selalu berpihak pada mereka yang mengendalikannya. Selama desain platform menempatkan pekerja sebagai variabel yang bisa dikorbankan demi pertumbuhan, maka setiap promo, diskon, dan langganan hanyalah wajah ramah dari ketimpangan yang dilembagakan.
Barangkali di situlah ironi paling telanjang dari ekonomi digital kita: semakin murah ongkos yang dinikmati konsumen, semakin mahal harga yang harus dibayar oleh mereka yang bekerja di baliknya.(*)
