πππ‘ππ£π π‘ππ£πππ§π.ππ€π’ ||Pemerintah Kabupaten Malang baru saja melaksanakan,pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Sementara itu, sosok orang nomer satu di BPBD Kabupaten Malang Drs.Muhammad Nur Fuad Fauzi,pernah menjabat Kabag Humas yang sukses, sekarang diangkat menjadi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sertijab dilaksanakan pada ( 25/3/2024) siang di Pendopo Kabupaten Malang.
Bupati Malang melantik 57 Pejabat diantaranya Nurcahyo, SH. M.Hum jabatan lama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, kini menjabat sebagai Inspektur; Mahila Surya Dewi, S.Sos., M.Si sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Dr. M.Hidayat, M.M, M.Pd sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; Tito Fibrianto S.Sos. M.AP sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup kini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Ricky Meinardhy, S.T.,M.T. sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kini menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Bupati Malang H.M Sanusi mengatakan,pelantikan dan pengambilan sumpah ini ,merupakan salah satu prosedur manajemen birokrasi yang dilakukan sebagai bentuk legalitas dan penegasan atas tugas pokok dan fungsi bagi para pejabat yang mengalami promosi atau mutasi jabatan.
Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan Bupati Malang bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi bukti bahwa birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang terus bergerak dinamis, dimana segala perubahan yang terjadi pada intinya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Bupati Malang juga menekankan bahwa pada setiap pelaksanaan pelantikan kata kuncinya adalah βkinerjaβ. “Dimana para pejabat di setiap Perangkat Daerah harus menunjukkan kinerja terbaiknya, termasuk bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, maupun Pejabat Pengawas yang posisinya strategis dalam birokrasi,”ujar Abah Sanusi (πΏππ«)
