Poto : Ekslusif Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Jumain dari Partai Gerindra MALANG,LENBARI.COM `– Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Jumain dari Partai Gerindra memimpin kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ajang koordinasi dan pertukaran informasi terkait tata kelola pemerintahan desa, regulasi, serta persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.
H. Jumain mengatakan, kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan yang membidangi Hukum, Pemerintahan, dan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut bertujuan menggali informasi sekaligus menyelaraskan pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Kabupaten Malang.
Menurutnya, salah satu materi penting yang menjadi pembahasan adalah regulasi pelaksanaan Pilkades, termasuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi landasan hukum penyelenggaraannya.
“Kami ingin bertukar informasi dan pengalaman terkait pemerintahan desa, khususnya mengenai regulasi dan persiapan pelaksanaan Pilkades. Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang merupakan daerah bertetangga sehingga koordinasi dan kesamaan pemahaman sangat penting,” ujar H. Jumain.
Ia menjelaskan, Kabupaten Pasuruan merencanakan pelaksanaan Pilkades serentak pada 2027 yang mencakup sebanyak 241 desa. Persiapan anggaran disebut telah disiapkan, seiring dengan berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa pada tahun tersebut.
Meski demikian, pelaksanaan Pilkades tetap memperhatikan perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, tahapan pelaksanaan nantinya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kabupaten Malang juga memiliki agenda Pilkades yang mencakup lebih dari 380 desa. Tahapan persiapannya disebut telah direncanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan proses pergantian kepemimpinan di tingkat desa.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan berharap memperoleh masukan dan referensi mengenai aspek regulasi, penganggaran, serta mekanisme penyelenggaraan Pilkades.
Pertukaran informasi antardaerah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mematangkan persiapan Pilkades serentak 2027 agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.(Diva)
