Ketua Umum DPP Yayasan Merah Putih Revolusioner (YMPR) Indonesia
LENBARI.COM ||Temuan sekitar 100 titik MBG yang disampaikan Pelaksana Tugas Bupati Cilacap patut menjadi perhatian serius. Pasalnya, setelah dilakukan pengecekan langsung di lapangan, titik-titik yang tercatat tersebut tidak ditemukan wujud fisiknya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses pengajuan, verifikasi, hingga pencatatan data dalam sistem yang menjadi dasar penetapan titik MBG.
Demi menjaga akurasi data, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh dan mendalam. Setidaknya, sejumlah hal penting perlu diungkap secara terang-benderang:
1. Siapa pihak yang mengusulkan atau mendaftarkan titik-titik tersebut?
2. Yayasan atau entitas apa yang terkait, serta siapa pihak yang berada di baliknya?
3. Siapa operator yang melakukan penginputan data ke dalam sistem?
4. Melalui mekanisme dan prosedur seperti apa proses pengajuan dilakukan?
5. Siapa pihak yang melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan?
6. Atas rekomendasi siapa titik-titik tersebut dapat masuk dan tercatat dalam sistem?
Perlu dipahami bahwa titik MBG bukan sekadar koordinat pada peta atau data administratif semata. Setiap titik yang tercatat berpotensi menjadi dasar perencanaan, pengalokasian sumber daya, hingga penggunaan anggaran negara. Karena itu, setiap data yang masuk ke dalam sistem harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.
Apabila benar ditemukan adanya praktik manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, atau upaya sengaja melakukan blocking titik melalui sistem untuk kepentingan tertentu, maka tindakan tersebut harus diusut hingga ke akar-akarnya. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang dirancang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Program ini membawa harapan besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan merupakan bagian dari agenda pembangunan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, program yang baik tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.
Transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada sasaran yang dituju, serta memastikan bahwa program strategis nasional berjalan sesuai tujuan dan kepentingan bangsa.(*)
