Putusan MK dalam Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

𝙇𝙀𝙉𝙎𝘼 𝘽𝘼𝙍𝙊𝙈𝙀𝙏𝙀𝙍 𝙄𝙉𝘿𝙊𝙉𝙀𝙎𝙄𝘼( 𝙇𝙀𝙉𝘽𝘼𝙍𝙄. 𝘾𝙊𝙈) ||Saat jumpa Pers Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Idham Holik, dan Betty Epsilon Idroos bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno memimpin Konferensi Pers Tindak Lanjut KPU terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, di Media Centre KPU, Senin (16/10)

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼:

Lanjutkan Pencegahan Stunting: Satgas YPR 433/JS Borong Sayur-sayuran dan Memberikan Pelatihan Memasak yang Sehat dan Bergizi di Distrik Dal, Kabupaten Nduga

Ketua KPU menyikapi putusan MK ini dan akan mengkaji amar putusan MK. KPU juga akan menyusun draft perubahan Peraturan KPU, serta bersurat ke pemerintah dan DPR, “tandas Ketua KPU Hasyim Asy’ari

Sementara itu Idham menjelaskan bahwa posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu taat dan patuh pada ketentuan yang telah diatur dalam UU Pemilu maupun Putusan MK.

𝘽𝘼𝘾𝘼 𝙅𝙐𝙂𝘼:

Jelang Musim Penghujan, PUPR Kota Kediri Kebut Normalisasi Sungai

Bahwa dalam hal terdapat kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, maka diberlakukan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu harus meminta izin kepada Presiden dan surat permintaan izin tersebut disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden(red)