Presiden Jokowi Tegaskan dan Hormati Proses Hukum Terkait Pejabat Yang Terkena (OTT) oleh (KPK)
Jakarta Lensa Barometer Indonesia||Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi,”tandas Orang nomor satu di Indonesia ini.
BACA JUGA:
https://lenbari.com/2023/07/21/peringatan-tahun-baru-islam-1445-h-2023-m -di-madivif-2-kostrad/
Perbaikan tersebut antara lain dalam sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga melalui e-katalog.
“Ya perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus, perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog, sekarang yang masuk kan sudah lebih dari 4 juta produk, yang sebelumnya hanya 50 ribu. Artinya itu perbaikan sistem,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis, (27/7/2023).
BACA JUGA:
https://lenbari.com/2023/07/25/paripurna-persetujuan-bersama-raperda-pajak-daerah-dan-ret
Di samping itu, Presiden Jokowi juga menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum terkait pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada,” tegasnya,yang dikutip Setneg
(*)






