Kediri, Lensa Barometer Indonesia.
Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri Selasa pagi (15/06/2021), selain menyampaikan aspirasinya di depan kantor Pemkab, Mereka juga berencana berorasi di Pendopo hingga Kantor Kejaksaan.
Kedatangan massa tersebut dalam rangka menagih janji Bupati dan Wakil Bupati dalam 100 hari kerjaannya,
Koodinator Lapangan (Korlap) Khoirul Anam, dalam pers rilis yang mereka sampaikan, Aliansi Bima sakti menganggap Bupati Kediri hanya basa-basi menanggapi keluhan mereka yang telah disampaikan dalam forum Ngobrol Permasalahan dan Solusi (Ngopi) pada 12 Maret lalu, mereka juga menyoroti tentang hasil OTT Camat Purwoasri dan Parkiran di Dispendukcapil yang dianggap ada perlakuan berbeda,
Selain itu, Bhima Sakti juga mempersoalkan keberadaan kegiatan sholat malam, menurut mereka sepanjang tahun 2020 tidak ada kegiatan sama sekali dan nyata-nyata kegiatan itu sudah di hentikan, tapi mereka mempertanyakan kenapa muncul pengada’an Mukena dan Sarung.
Diketahui, aksi demonstrasi tersebut digelar lantaran persoalan yang mereka sampaikan dalam Jum’at Ngopi yakni Persoalan siapa pemilik tanah di area CBD SLG, Pelayanan dan Reformasi Birokrasi, persoalan lelang proyek serta persoalan wilayah Desa Sepawon sampai saat ini belum ada tindak lanjut.
Sementara itu Tomi Ariwibowo, salah satu orator ketika dikonfirmasi usai berorasi menyampaikan bahwa OTT di salah satu desa di Kec Purwoasri sebenarnya hal yang lumrah, namun didramatisir untuk pencitraan.
“Harapannya agar Bupati Kediri segera melakukan reformasi birokrasi secara total, keseluruhan, benar dan tepat” Ujar Tomi.
Setelah berorasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Kediri, akhirnya perwakilan pendemo diterima oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri di ruang rapat Komisi 1. Mereka-pun menyampaikan aspirasi dan tuntutannya di hadapan Wakil Ketua Komisi 1, Lutfi Mahmudiono.
Lutfi Mahmudiono membenarkan bahwa perwakilan dari Aliansi Penegak Demokrasi Bima Sakti telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Kediri melalui Komisi 1.
“Tadi kawan-kawan dari Aliansi Penegak Demokrasi Bima Sakti telah menyampaiakan aspirasinya terkait pengaduannya yang pernah disampaikan kepada Mas Bup saat acara Jumat Ngopi bulan Maret 2021 lalu di Pendopo,” ungkap Lutfi.
Lutfi berjanji akan menyampaikan aspirasi dari aliansi kepada pimpinan DPRD, termasuk perihal desakan agar dibentuk panitia khusus masalah SLG. (fn).
